ISTIMEWA
MATAMATA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperjelas dan memfokuskan arah kebijakan pembangunan demi tercapainya visi dan misi Rahmat Mirzani Djausal – Jihan Nurlela.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, dalam kegiatan musrenbang pada Rabu (7/5/2025). Ia menyebutkan bahwa terdapat tiga misi utama yang harus menjadi fokus bersama guna mendukung visi Lampung Maju Menuju Indonesia Emas.
“Misi pertama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif. Kedua, memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif. Dan ketiga, meningkatkan kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ujar Giri.
Ia menegaskan bahwa Pemprov Lampung perlu memiliki arah kebijakan yang jelas, mulai dari perbaikan infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup, hingga peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan rakyat, serta penguatan tata kelola pemerintahan.
Namun demikian, menurut Giri, terdapat sejumlah tantangan yang harus diantisipasi oleh pemerintah daerah.
“Misalnya, dalam mencapai misi pertama, laju pertumbuhan sektor industri saat ini masih rendah, hanya 1,40 persen. Sub sektor tanaman pangan juga mengalami penurunan, dan desa dengan status mandiri baru mencapai 7,4 persen,” jelasnya.
Untuk misi kedua, tantangan yang dihadapi antara lain rata-rata lama sekolah yang masih rendah, hasil produksi UMKM yang belum optimal, serta minimnya partisipasi pemuda dalam pembangunan.
“Selain itu, prevalensi stunting yang masih tinggi, yakni sebesar 14,9 persen, juga menjadi tantangan besar bagi Pemprov Lampung. Kolaborasi untuk mendukung penelitian dan pengembangan inovatif juga masih perlu ditingkatkan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Giri menyoroti tantangan pada misi ketiga, yakni tingginya angka kemiskinan di Provinsi Lampung yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 10,69 persen.
“Upaya pemulihan ekonomi yang belum maksimal turut berdampak pada kualitas hidup keluarga miskin. Selain itu, perlindungan terhadap perempuan dan anak masih rendah, serta tata kelola manajemen risiko dan pengendalian internal belum optimal,” ungkapnya.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar Pemerintah Provinsi Lampung mampu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menjawab berbagai tantangan yang ada.
“Kami berharap Pemprov Lampung dapat merumuskan kebijakan yang tepat serta mampu mengendalikan tantangan-tantangan nyata yang ada di depan mata,” tutup Giri.
