MATAMATA.ID – Rahmat Mirzani Djausal menegaskan tiga pilar utama percepatan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara, yakni penguatan sumber daya manusia (SDM), hilirisasi komoditas unggulan, dan pembangunan infrastruktur. Ketiganya dinilai krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sekaligus menekan kesenjangan kesejahteraan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan RKPD 2027 yang digelar di Gedung Pusiban Agung Kotabumi, Kamis, 26 Maret 2026.
Menurut Mirza, Lampung Utara memiliki potensi besar di sektor pertanian seperti ubi kayu, jagung, padi, kedelai, kopi, karet, dan pisang. Namun, potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan nilai tambah optimal bagi masyarakat.
“Kita membutuhkan SDM yang terampil dan produktif agar mampu mengelola potensi tersebut dan meningkatkan nilai tambah bagi petani dan perekonomian daerah,” ujarnya.
Ia menekankan, peningkatan kualitas SDM harus dimulai dari pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Pemerintah daerah diminta memastikan tidak ada lagi anak putus sekolah serta mendorong kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Data menunjukkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung berada di angka 73,98 atau kategori tinggi, sementara Lampung Utara mencapai 72,28 dengan pertumbuhan 1,2 persen. Meski menunjukkan tren positif, angka tersebut dinilai masih perlu didorong untuk mengejar ketertinggalan.
Selain SDM, Mirza menyoroti pentingnya transformasi ekonomi melalui hilirisasi komoditas. Ia menilai praktik penjualan bahan mentah tanpa pengolahan menjadi salah satu penyebab rendahnya nilai ekonomi yang diterima petani.
“Hilirisasi menjadi kunci agar komoditas unggulan tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi mampu memberikan nilai ekonomi yang lebih besar,” katanya.
Di sisi lain, persoalan infrastruktur masih menjadi tantangan utama. Tingkat kemantapan jalan kabupaten di Lampung Utara baru mencapai 46,67 persen, jauh di bawah jalan provinsi yang telah mencapai 93,58 persen pada ruas sepanjang 156,328 kilometer.
Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap distribusi hasil pertanian dan biaya logistik yang masih tinggi. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran pada 2026 sebesar Rp40,52 miliar untuk perbaikan jalan provinsi, Rp1,98 miliar untuk jalan desa, serta Rp2,1 miliar untuk pembangunan jembatan.
“Konektivitas yang baik akan memperlancar distribusi, menekan biaya logistik, dan membuka akses pasar yang lebih luas,” ujar Mirza.
Dalam mendukung penguatan ekonomi desa, Pemprov juga menggulirkan Program Desaku Maju yang berfokus pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian. Program ini mencakup bantuan pupuk organik cair, mesin pengering (dryer), serta pelatihan vokasi.
Mirza menyebut Desa Wonomarto sebagai contoh keberhasilan program tersebut, dengan peningkatan produksi pertanian hingga 30 persen pada komoditas padi, jagung, dan singkong.
Program ini juga diintegrasikan dengan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana desa didorong menjadi pemasok bahan baku pangan secara langsung.
“Kami ingin perputaran ekonomi dari program nasional benar-benar dirasakan oleh petani dan pelaku UMKM di desa,” katanya.
Dari sisi kesejahteraan, angka kemiskinan di Provinsi Lampung tercatat turun dari 10 persen pada Maret 2025 menjadi 9,66 persen pada September 2025. Sementara di Lampung Utara, angka kemiskinan berada di 15,78 persen pada 2025, turun 1,14 persen dari tahun sebelumnya.
Meski demikian, Mirza menilai penurunan tersebut belum cukup signifikan dan perlu percepatan melalui perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan berdampak langsung.
Ia juga mengingatkan pentingnya integritas dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran. Menurutnya, kolaborasi tanpa tata kelola yang baik tidak akan menghasilkan kepercayaan publik.
“Perencanaan harus realistis, berbasis kemampuan fiskal, dan fokus pada program yang berdampak luas bagi masyarakat,” tegasnya.
Dengan berbagai indikator yang mulai menunjukkan perbaikan, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan tahun 2027 sebagai fase akselerasi pembangunan. Fokus diarahkan pada penguatan fondasi ekonomi daerah agar lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
“Perencanaan yang kita susun hari ini harus menjadi pijakan kokoh untuk menghadirkan pembangunan yang nyata, adil, dan berkelanjutan,” pungkas Mirza. (**)
