MATAMATA.ID – Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Gerakan Bersih-Bersih (Korve) yang dipusatkan di Komplek PKOR Way Halim, Senin, 13 April 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Asisten Administrasi Umum, Sulpakar, mewakili Gubernur Lampung, serta dihadiri oleh jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Kegiatan ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 8 Tahun 2026 tentang Korve/Gerakan Bersih-Bersih Kantor dan Lingkungan Kerja. Dalam pelaksanaannya, setiap Perangkat Daerah diinstruksikan menugaskan sedikitnya 30 personel lengkap dengan peralatan kebersihan guna menyisir zona-zona yang telah ditetapkan.
Dalam sambutannya, Asisten Administrasi Umum menekankan pentingnya totalitas dalam bekerja. Ia meminta seluruh aparatur tidak sekadar hadir secara seremonial.
”Saya berharap zona ini untuk kita patuhi. Saya mengajak teman-teman dari semua OPD yang hadir agar kita ikhlas, kerja keras, dan selesai kita melaksanakan Korve ada hasil. Jadi bukan kita hanya sekadar memenuhi menggugurkan kewajiban kita untuk hadir, tapi kita benar-benar kerja untuk menciptakan lingkungan yang bersih,” tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, mantan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung tahun 2006, Rachmat Abdullah, yang turut hadir memberikan apresiasi sekaligus catatan penting bagi pengembangan PKOR. Menurutnya, PKOR Way Halim dengan luas mencapai 20 hektar adalah aset yang harus dijaga estetikanya.
”PKOR ini adalah aset yang paling bagus, ini wajah Lampung. Kalau ini berantakan, dimana wajah kita yang kita banggakan Lampung paling hebat,” ujar Rachmat Abdullah.
Ia juga menambahkan bahwa kebersihan ini menjadi krusial mengingat PKOR akan menjadi titik sentral dalam menyambut agenda nasional.
“Apalagi dalam rangka menghadapi Korwil nanti, Pornas, kita menghadapi PON, ini wajah Lampung,” imbuhnya.
Kegiatan Korve ini diharapkan menjadi pemicu bagi pengelola dan masyarakat untuk terus menjaga keasrian PKOR Way Halim, sehingga ke depan kawasan ini dapat tertata lebih rapi, mulai dari zonasi bangunan, area parkir, hingga ketersediaan ruang publik yang representatif bagi masyarakat Lampung. (**)
