MATAMATA.ID – Dalam upaya mendorong literasi dan inklusi keuangan khususnya di sektor pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menyelenggarakan kegiatan Product Matching dan Edukasi Pasar Modal secara hybrid yang ditujukan kepada 1.000 (seribu) peserta yang hadir langsung maupun on-line yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga pendidik, perangkat daerah, dan perangkat desa di Kabupaten Tanggamus.
Acara ini dihadiri oleh Bupati Tanggamus, Drs. H. Moh. Saleh Asnawi, Staf Ahli Gubernur Lampung, serta perwakilan dari BEI, Phintraco Sekuritas, Bank Lampung, dan BPRS Tanggamus.
Dalam sambutannya, Kepala OJK Provinsi Lampung yang diwakili oleh Kepala Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 OJK Provinsi Lampung, Indah Puspitasari menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional TPAKD yang bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang legal dan aman, termasuk pasar modal.
“OJK tidak hanya mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan, tetapi juga memiliki fungsi perlindungan konsumen. Salah satu bentuk nyatanya adalah penguatan literasi dan inklusi melalui TPAKD.
Kami percaya, peningkatan inklusi keuangan sebesar 1% dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga 0,65%.
Maka itu, sektor pasar modal menjadi fokus literasi tahun ini, untuk melindungi masyarakat dari praktik investasi ilegal dan pinjaman online yang menjerat,” ujar Indah.
Dalam kesempatan tersebut, puluhan peserta telah difasilitasi pembukaan rekening saham gratis oleh BEI dan Phintraco Sekuritas.
Peserta diharapkan dapat mulai belajar berinvestasi secara legal, serta menjadi agen edukasi di lingkungan ASN dan masyarakat.
Materi edukasi disampaikan oleh narasumber dari OJK, BEI, dan perusahaan sekuritas, melalui topik seperti waspada investasi ilegal, pengenalan saham, serta pemanfaatan teknologi keuangan digital.
Staf Ahli Gubernur Lampung, Achmad Saefulloh, mengungkapkan bahwa ASN memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi keuangan yang benar kepada masyarakat.
Dengan jumlah ASN Tanggamus sekitar 5.196 orang, mereka menjadi segmen penting untuk perluasan inklusi keuangan.
Ia menambahkan bahwa literasi keuangan bukan sekadar soal keuntungan investasi, tetapi kemampuan memahami dan mengelola risiko keuangan secara bijak.
Bupati Tanggamus, dalam arahannya, juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan regulator dalam mencegah maraknya praktik pinjol ilegal dan judi online di kalangan ASN.
Bupati meminta Dinas Kominfo untuk proaktif melakukan pengawasan dan sosialisasi.
Selain itu, Bupati juga mendorong agar sektor perbankan lokal, termasuk BPRS, diberikan masukan dari OJK agar semakin kuat dalam mendukung pembiayaan daerah, khususnya untuk petani dan UMKM.
Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi literasi keuangan yang berkelanjutan, mengingat berdasarkan SNLIK 2025, tingkat inklusi keuangan Provinsi Lampung mencapai 80,51% dengan tingkat literasi 66,46%, masih di bawah target RPJPD 2025 sebesar 85,5%.
Di sisi lain, tingkat inklusi keuangan nasional berada pada angka 75,02%, dan tingkat literasi pasar modal hanya 17,78%, dengan inklusi pasar modal baru mencapai 1,34%.
Melalui kegiatan seperti ini, OJK berharap masyarakat, terutama ASN dapat mengakses produk keuangan secara aman dan terhindar dari risiko penipuan.(**)
