MATAMATA.ID – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menantang perguruan tinggi untuk mengambil peran lebih nyata dalam pembangunan daerah. Kampus diminta tidak berhenti mencetak lulusan, tetapi ikut menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengolah potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi baru.
Pesan itu disampaikan Mirza saat menghadiri silaturahmi dan ramah tamah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) I Tahun 2026 di Mahan Agung, Bandar Lampung, Sabtu, 22 Agustus 2026.
Menurut Mirza, Lampung memiliki kekayaan alam yang besar, terutama dari sektor pertanian dan pangan. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan nilai tambah bagi masyarakat karena sebagian besar komoditas masih keluar daerah dalam bentuk bahan mentah.
“PDRB yang tinggi belum tentu bisa memakmurkan masyarakat. Kekayaan suatu daerah belum tentu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa adanya SDM yang unggul,” tegasnya.
Mirza menyebut padi, jagung, singkong, kopi, dan kakao sebagai sejumlah komoditas unggulan Lampung yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui hilirisasi.
Masalahnya, kata dia, Lampung masih kekurangan SDM yang memiliki kemampuan mengolah komoditas tersebut menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi.
“Kesuburan tanah tidak otomatis meningkatkan kualitas SDM. Karena itu, kita harus menghubungkan kekayaan sumber daya alam dengan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Karena itu, Mirza meminta perguruan tinggi menyesuaikan pendidikan dengan arah perkembangan ekonomi dan kebutuhan industri.
“Universitas harus beradaptasi dengan industri yang akan hadir di Provinsi Lampung. Kita harus menyiapkan SDM untuk bersaing, bukan hanya untuk mencari pekerjaan,” katanya.
Ia mendorong perguruan tinggi menghasilkan lulusan yang tidak hanya mengantongi ijazah, tetapi memiliki kompetensi, keterampilan, kreativitas, dan kemampuan menciptakan lapangan kerja.
Salah satu fokus yang ditawarkan Pemprov Lampung adalah memperkuat ekonomi berbasis desa. Mirza menggagas pengembangan teknologi tepat guna yang dapat digunakan masyarakat untuk mengolah hasil pertanian sebelum dipasarkan.
Ia mencontohkan mesin pengering yang dapat digunakan untuk berbagai komoditas. Jika diterapkan secara luas di desa, teknologi sederhana tersebut dinilai mampu meningkatkan nilai tambah sekaligus membuka lapangan pekerjaan.
“Kalau kita membangun ratusan unit pengering di desa, dampaknya bukan hanya terhadap pengolahan komoditas, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi desa,” ujarnya.
Mirza menekankan teknologi yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan lokal. Perguruan tinggi dinilai memiliki posisi strategis untuk merancang inovasi yang murah, tepat guna, dan mudah diterapkan masyarakat.
Selain teknologi, Pemprov Lampung membuka peluang kolaborasi dalam pengembangan beasiswa, pendidikan vokasi, pengabdian masyarakat, serta peningkatan keterlibatan mahasiswa dan lulusan dalam pembangunan desa.
Salah satu gagasan yang ditawarkan adalah satu desa satu sarjana, terutama untuk memenuhi kebutuhan tenaga terdidik di bidang sains, teknologi, teknik, dan industri.
“Di Lampung masih kurang sarjana, terutama yang memiliki kompetensi sains, teknologi, teknik, dan bidang industri. Karena itu, kita ingin menyiapkan anak-anak muda yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pembangunan,” kata Mirza.
Ia juga meminta model KKN diubah agar lebih solutif. Mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu dapat digabungkan untuk membantu menyelesaikan persoalan spesifik yang dihadapi desa.
Bagi Mirza, pembangunan tidak bisa dikerjakan pemerintah seorang diri.
“Pemerintah memiliki kewenangan, kampus menghadirkan pengetahuan, dunia usaha membuka peluang investasi, dan masyarakat menjadi pelaku pembangunan,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua Umum APTISI Prof. Dr. Ir. H. M. Budi Djatmiko menilai perguruan tinggi sedang menghadapi perubahan besar akibat perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial (AI).
Menurut Budi, ilmu pengetahuan kini tidak lagi hanya diperoleh dari ruang kelas. Kondisi tersebut membuat kampus harus berani mengubah pola pendidikan agar tetap relevan.
Ia mendorong perguruan tinggi menerapkan pendekatan outcome-based education, yang menitikberatkan pada kemampuan dan hasil nyata yang dimiliki mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikan.
“Dulu kita belajar hanya kepada dosen dan guru. Sekarang ilmu ada di mana-mana. Karena itu, kampus harus mampu menyesuaikan diri,” katanya.
Meski teknologi berkembang pesat, Budi menilai pendidikan karakter dan akhlak tetap menjadi keunggulan yang harus dipertahankan perguruan tinggi.
“Perguruan tinggi yang akan tetap didatangi mahasiswa adalah kampus yang mampu mengajarkan akhlak,” ujarnya. (**)
