Kepala Kemenag Kota Bandar Lampung, Makmur. DOK
MATAMATA.ID – Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, Makmur, angkat bicara terkait adanya dugaan suap menyuap pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2023/2024, di MIN 5 Bandar Lampung.
Sebagai pimpinan tertinggi di lingkungan Kemenag Kota Bandar Lampung, ia membantah bahwa telah terjadi dugaan suap PPDB pada madrasah yang beralamat di Jalan Pulau Tegal, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung.
“Itu baru dugaan. Saya pastikan hal itu tidak terjadi pada madrasah di semua jenjang di Provinsi Lampung, termasuk di MIN 5 Bandar Lampung,” ujar Makmur melalui sambungan telepon, Jumat, 12 Mei 2023.
Bahkan, katanya, PPDB pada madrasah sudah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. “Saya yakin tidak ada permainan pada PPDB madrasah. Kami sudah berusaha objektif dalam PPDB ini,” katanya secara yakin.
Berita terkait: Gawat! Masuk MIN 5 Bandar Lampung Diduga Dipatok Hingga Rp5 Juta Per Anak
Ia mengatakan, peminat madrasah saat ini memang cukup tinggi, sehingga tidak dapat mengakomodir semua peserta PPDB. “Contoh, daya tampung madrasah hanya 200 sementara pendaftar mencapai 700, artinya wajar saja ada yang tidak diterima,” ujarnya.
Disinggung adanya salah satu pegawai Kemenag Bandar Lampung yang meminta media mengonfirmasi terkait dugaan suap langsung ke Kemenag Kanwil Lampung, ia menduga pegawai tersebut tidak memahami alur kerja di Kemenag.
“Seharusnya tidak begitu. Dan memang, tidak semua pegawai mengerti dengan urusan pendidikan dan penghuluan karena ada job-nya masing-masing. Bisa jadi yang ditanya (pegawai) bukan bidang pendidikan,” tuturnya.
Berita terkait: Dugaan Suap PPDB MIN 5 Bandar Lampung, Pegawai Kemenag Kota Sarankan Tanya Kemenag Provinsi
Mengenai pemberian informasi di Kemenag, katanya sudah dilakukan secara terbuka kepada masyarakat. “Kami selalu standby dan bisa dikonfirmasi, apalagi jaman sudah canggih. Kami tidak bersikap anti-kritik, kepada siapapun,” katanya.
Meyankinkan bahwa PPDB di lingkungan madrasah di Bandar Lampung dilakukan secara objektif, ia mengaku bahwa pihaknya sudah dikunjungi Ombudsman RI Perwakilan Lampung untuk mengetahui alur PPDB di madrasah.
“Terkait PPDB kami sudah dievaluasi oleh semua tingkatan dan hasilnya klir. Termasuk secara eksternal kami juga sudah dikunjungi Ombudsman Lampung. Kalau masih ada terjadi hal yang tidak benar, pasti ketahuan,” imbuhnya. (TIM)
