MATAMATA.ID – Lampung tercatat menjadi provinsi dengan jumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terbanyak di luar Pulau Jawa. Hingga pertengahan Mei 2026, sebanyak 345 unit koperasi telah berdiri di berbagai wilayah Lampung.
Capaian itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan usai mengikuti peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto secara virtual dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Way Halim, Sabtu, 16 Mei 2026.
Menurut Marindo, Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat pembangunan koperasi dengan memanfaatkan aset pemerintah daerah yang belum digunakan secara optimal.
“Salah satunya berada di Way Halim ini yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Lampung,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemprov Lampung bersama jajaran TNI melakukan inventarisasi aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas koperasi di berbagai wilayah.
Langkah tersebut merupakan arahan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal agar aset pemerintah yang belum termanfaatkan dapat dialihkan mendukung pengembangan ekonomi masyarakat melalui koperasi.
Selain menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok, KDKMP di Lampung juga disiapkan memiliki sejumlah unit usaha strategis seperti apotek, layanan kesehatan, distribusi LPG, layanan PLN hingga usaha pangan berupa beras dan jagung.
Sementara itu, Pangdam XXI/Radin Inten Kristomei Sianturi mengatakan hingga saat ini pembangunan koperasi di wilayah Lampung dan Bengkulu telah mencapai 562 titik.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 345 titik berada di Lampung dan 217 titik di Bengkulu.
“Kita terus mengejar target. Harapannya akhir Mei atau paling lambat awal Juni sudah ada 600 titik yang selesai 100 persen,” katanya.
Khusus di Bandar Lampung, pembangunan KDKMP ditargetkan mencapai 10 titik. Saat ini lima titik telah selesai dibangun dan ditargetkan bertambah menjadi delapan titik pada awal Juni mendatang.
Kristomei menambahkan dukungan Pemprov Lampung sangat membantu percepatan pembangunan koperasi, terutama dalam penyediaan lahan pembangunan. (**)
