MATAMATA.ID – Pemerintah Provinsi Lampung resmi menjalin kerja sama strategis dengan perusahaan asal Malaysia, Citaglobal Berhad, dalam pengembangan energi terbarukan dan rehabilitasi lingkungan.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Executive Chairman & President Citaglobal Berhad, YBHG Tan Sri Dato’ Sri Mohamad Norza Zakaria, di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Rabu, 13 Mei 2026.
Kesepakatan itu mencakup tiga kajian utama, yakni pengelolaan sampah menjadi energi (waste-to-energy), pemanfaatan biomassa limbah industri, serta pengembangan proyek tenaga surya di Provinsi Lampung.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengatakan Lampung kini memfokuskan arah pembangunan pada hilirisasi komoditas pertanian yang didukung infrastruktur strategis seperti pelabuhan dalam, jalan tol, dan rencana pengembangan jalur kereta api.
“Ke depan, Provinsi Lampung akan fokus menjadi lumbung energi, terutama energi terbarukan. Kami memiliki potensi floating solar di tiga bendungan dengan kapasitas mencapai 150 hingga 200 MW per bendungan, serta potensi pemanfaatan limbah pangan untuk bio-energy,” ujar Gubernur.
Selain sektor energi, Pemprov Lampung juga menawarkan peluang investasi pada proyek rehabilitasi mangrove di wilayah Lampung Timur. Kawasan tersebut sebelumnya merupakan lahan tambak tidak produktif yang direncanakan dipulihkan menjadi ekosistem mangrove sekaligus sumber karbon kredit bernilai ekonomi.
Menurut Gubernur, proyek rehabilitasi mangrove itu memiliki manfaat ganda, mulai dari pemulihan ekosistem, perlindungan pesisir dari abrasi, penyerapan karbon dioksida, hingga peningkatan ekonomi masyarakat.
“Program ini juga diharapkan mampu mengembalikan mata pencaharian sekitar 20 ribu petani tambak di wilayah pesisir,” katanya.
Sementara itu, YBHG Tan Sri Dato’ Sri Mohamad Norza Zakaria menyambut positif kerja sama tersebut dan menyatakan kesiapan Citaglobal Berhad untuk menindaklanjuti kajian teknis proyek dalam satu tahun ke depan sesuai prosedur dan persetujuan kementerian terkait.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan investasi hijau di Lampung sekaligus mendukung transisi energi bersih dan pembangunan berkelanjutan di daerah. (**)
