MATAMATA.ID – Pemerintah Provinsi Lampung mulai menyiapkan pemimpin birokrasi yang adaptif dan inovatif melalui Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2026. Sebanyak 47 pejabat pimpinan tinggi pratama dari pemerintah daerah dan kementerian akan mengikuti pelatihan hingga 13 November 2026 untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, disrupsi global, dan transformasi pemerintahan.
Pelatihan resmi dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung di Gedung Pusiban, Selasa, 14 Juli 2026. PKN Tingkat II tahun ini mengangkat tema “Kepemimpinan Adaptif untuk Mendukung Transformasi Tata Kelola Lingkungan Berkelanjutan.”
Dalam sambutan tertulis Gubernur Lampung yang dibacakannya, Marindo menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) saat ini dituntut tidak lagi sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi harus mampu menjadi agen perubahan yang inovatif dan responsif terhadap berbagai tantangan pembangunan.
“Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan memperoleh manfaat nyata berupa penguatan kapasitas berpikir strategis, kemampuan membangun kolaborasi, ketajaman dalam membaca perubahan, serta keberanian menghadirkan solusi yang adaptif dan berkelanjutan,” ujar Marindo.
Ia menambahkan, pembangunan daerah ke depan harus selaras dengan visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Tema lingkungan dalam pelatihan ini diterjemahkan ke dalam tiga fokus utama, yakni kepemimpinan adaptif dalam tata ruang berwawasan lingkungan, perlindungan sumber daya alam dan pengendalian pencemaran, serta penguatan ketahanan iklim dan mitigasi bencana.
Marindo juga mengapresiasi kepercayaan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI yang kembali menunjuk Provinsi Lampung sebagai penyelenggara pelatihan kepemimpinan tingkat nasional. Ia berharap setiap proyek perubahan yang dirancang peserta tidak berhenti sebagai dokumen administrasi, tetapi mampu diwujudkan menjadi inovasi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN LAN RI, Army Winarty, menekankan bahwa persoalan lingkungan kini telah menjadi isu strategis yang memengaruhi berbagai sektor pembangunan.
“Lingkungan hidup hari ini adalah isu pembangunan, isu ekonomi, isu fiskal, isu keamanan manusia, isu kesehatan, isu energi, sekaligus isu tata kelola pemerintahan,” tegasnya.
Menurut Army, perubahan iklim global telah membawa dampak nyata, mulai dari cuaca ekstrem, perubahan pola curah hujan, hingga ancaman terhadap kawasan pesisir dan ketahanan pangan. Karena itu, birokrasi harus mampu menghadirkan kebijakan berbasis data dan meninggalkan pola kerja sektoral.
Ia menegaskan, pemimpin birokrasi masa depan harus memiliki keberanian berinovasi dan mampu menggerakkan kolaborasi lintas sektor dalam menyelesaikan persoalan yang semakin kompleks.
“Birokrasi masa depan tidak membutuhkan pemimpin yang hanya nyaman dengan rutinitas. Yang dibutuhkan adalah pemimpin adaptif yang berani meninggalkan cara lama, berinovasi, dan membawa transformasi menuju tata kelola pemerintahan kelas dunia demi kesejahteraan masyarakat,” tutup Army. (**)
