MATAMATA.ID – Pemerintah Kota Bandar Lampung mulai memetakan arah pembangunan tahun depan dengan mengajukan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp2,714 triliun dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Nilai tersebut meningkat sekitar Rp55 miliar dibandingkan APBD 2026.
Rancangan kebijakan anggaran itu disampaikan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana dalam rapat paripurna DPRD Kota Bandar Lampung, Senin, 20 Juli 2026.
Kenaikan proyeksi pendapatan tersebut diikuti dengan penetapan sejumlah agenda pembangunan yang akan menjadi fokus pemerintah kota sepanjang 2027. Mulai dari percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Eva Dwiana mengatakan, penyusunan KUA-PPAS dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung.
Ia menegaskan, kebijakan fiskal yang disusun tidak hanya mengejar peningkatan pendapatan, tetapi juga harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan masyarakat.
“Penyusunan target pendapatan tetap memperhatikan kondisi masyarakat serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Pada tahun 2027, Pemkot memprioritaskan pembangunan jalan dan drainase untuk meningkatkan konektivitas wilayah. Selain itu, pemerintah juga akan membangun sejumlah puskesmas baru serta menambah unit sekolah menengah pertama (SMP) guna meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan.
Dalam dokumen KUA-PPAS, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipatok sebesar Rp1,164 triliun. Angka tersebut ditopang penerimaan pajak daerah Rp975 miliar, retribusi Rp49 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp15 miliar, serta lain-lain PAD yang sah lebih dari Rp124 miliar.
Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya diproyeksikan mencapai Rp1,550 triliun.
Untuk mendukung seluruh program prioritas, Pemkot mengalokasikan belanja daerah sebesar Rp2,725 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai belanja operasional, pembangunan infrastruktur, belanja modal, hingga belanja tidak terduga.
Di sisi pembiayaan, pemerintah memperkirakan penerimaan sebesar Rp126 miliar yang berasal dari SiLPA dan pinjaman daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp115 miliar akan dimanfaatkan untuk penyertaan modal, investasi daerah, dan pembayaran pokok utang.
Eva berharap pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD dapat berlangsung cepat sehingga penyusunan APBD 2027 segera rampung dan seluruh program pembangunan dapat dilaksanakan sejak awal tahun anggaran. (**)
