MATAMATA.ID – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat langkah pengendalian inflasi dengan memantau secara intensif perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di berbagai daerah. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi fluktuasi harga sejumlah komoditas pangan strategis yang berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Senin, 22 Juni 2026. Pemerintah Provinsi Lampung dalam kegiatan tersebut diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Liza Derni, yang mengikuti rakor dari Command Center Lantai II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung.
Dalam rakor tersebut, Kemendagri menyoroti kenaikan IPH pada pekan ketiga Juni 2026 yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), peningkatan harga cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah menjadi faktor utama yang mendorong perubahan IPH nasional. Selain itu, kenaikan harga beras medium dan premium juga menjadi perhatian karena berpengaruh langsung terhadap kebutuhan pokok masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, meminta pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dalam mengendalikan harga pangan, khususnya di daerah yang mengalami kenaikan harga beras cukup signifikan.
Ia menekankan pentingnya peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam membangun sinergi antarwilayah guna mencari solusi yang cepat dan tepat. Daerah yang menerima bantuan program Gerakan Menanam Cabai dari Kementerian Pertanian juga diminta memastikan pelaksanaannya berjalan efektif dan tepat sasaran.
Selain pengendalian di tingkat daerah, pemerintah pusat juga mendorong penguatan sistem distribusi pangan. Salah satunya melalui optimalisasi jalur logistik bawang putih ke wilayah Indonesia Timur dengan memanfaatkan pusat distribusi di Makassar dan Balikpapan guna menekan biaya angkut serta menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen.
Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan berbagai langkah strategis yang tengah dijalankan untuk menjaga stabilitas harga pangan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu instrumen yang tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga memberdayakan peternak lokal sebagai pemasok telur dan daging ayam.
Upaya stabilisasi harga juga diperkuat melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang hingga 20 Juni 2026 telah mencapai 359 ribu ton. Di samping itu, Gerakan Pangan Murah (GPM) terus digelar di berbagai daerah untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bagi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan akan terus menyelaraskan kebijakan pengendalian inflasi nasional dengan kondisi di lapangan. Koordinasi lintas sektor akan terus ditingkatkan guna memastikan pasokan pangan tetap terjaga serta mencegah lonjakan harga komoditas yang berpotensi memicu inflasi menjelang memasuki bulan Juli 2026. (**)
