MATAMATA.ID – Pemerintah Provinsi Lampung mulai memperketat pengawasan pangan menghadapi puncak musim kemarau. Stok bahan pangan pokok dipastikan masih aman, sementara intervensi pasar disiapkan untuk menahan potensi kenaikan harga.
Langkah ini menjadi perhatian Pemprov Lampung setelah pemerintah pusat mengingatkan daerah untuk mewaspadai dampak musim kemarau dan potensi El Nino terhadap pasokan serta harga pangan.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyampaikan hal tersebut usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual dari Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin, 24 Agustus 2026.
Dalam rakor, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap tren kenaikan harga pangan. Kondisi cuaca dinilai dapat memengaruhi produksi dan distribusi sejumlah komoditas.
Direktur Statistik Harga BPS, Sarpono, menyebut 24 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga Agustus 2026.
Secara nasional, kenaikan IPH terjadi di 223 kabupaten/kota. Sebaliknya, 130 kabupaten/kota mencatat penurunan.
Sejumlah komoditas menjadi penyumbang kenaikan harga. Beras medium naik 0,27 persen dibandingkan Juli 2026. Daging ayam ras meningkat 5,84 persen, cabai rawit 3,60 persen, dan cabai merah 0,91 persen.
Pemprov Lampung merespons kondisi tersebut dengan memperkuat koordinasi bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Perum Bulog.
Marindo meminta Bulog melakukan penetrasi pasar jika terjadi tekanan harga sehingga harga di tingkat pengecer tetap terkendali.
“Bulog kita pastikan untuk melakukan intervensi dan penetrasi pasar, sehingga harga di tingkat pengecer tetap sesuai dengan standar yang ada,” tegas Marindo.
Menurutnya, cadangan pangan Lampung masih mencukupi untuk menghadapi musim kemarau. Stok bahan pangan pokok di gudang Bulog disebut berada dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Meski demikian, Pemprov Lampung tetap memberi perhatian terhadap pergerakan harga sejumlah komoditas, terutama di daerah yang menunjukkan indeks harga relatif tinggi.
Kabupaten Lampung Tengah menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian pemerintah karena mencatat indeks harga relatif tinggi.
Pemprov Lampung bersama pemerintah kabupaten/kota dan TPID akan meningkatkan pemantauan harga sekaligus mengawasi jalur distribusi pangan.
Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah kelangkaan dan gejolak harga, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia selama puncak kemarau. (**)
