MATAMATA.ID – Pemerintah Kota Bandar Lampung berkomitmen penuh akan melaksanakan reformasi birokrasi yang berpihak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Komitmen itu dikatakan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, saat membuka seminar nasional kerja sama antara APHTN-HAN Pengurus Wilayah Lampung dan Pemkot Bandar Lampung, di lingkungan pemkot setempat, Jumat, 14 November 2025.
Menurut dia, keberhasilan reformasi birokrasi juga ditentukan oleh peran aktif perguruan tinggi, akademisi, serta organisasi profesi seperti Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN).
“Semua pihak itu nantinya bisa menjadi motor penggerak dalam memberikan landasan keilmuan sekaligus kritik konstruktif terhadap kebijakan publik,” kata Eva Dwiana.
Rekomendasi Strategis
Melalui seminar ini, wali kota perempuan pertama di Bandar Lampung, berharap menghasilkan gagasan dan rekomendasi strategis bagi penyempurnaan sistem pemerintahan daerah di Indonesia.
“Jadikan forum ini sebagai ruang kolaborasi antara ilmu pengetahuan dan praktik pemerintahan dan antara teori dan kebijakan, sehingga reformasi birokrasi benar-benar menjadi gerakan perubahan menuju pemerintahan yang melayani,” tuturnya.
Terlebih, sambung dia, digitalisasi layanan yang telah diterapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur, dan penguatan akuntabilitas menjadi fokus utama untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efisien, adaptif, dan responsif.
Diketahui, seminar itu turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda; Kepala Badan Kepegawaian Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh; Sekretaris Jenderal APHTN-HAN sekaligus Ketua Badan Keahlian DPR RI, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono; serta akademisi Universitas Pancasila, Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., S.J.D. (**)
