MATAMATA.ID – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, membuka Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di GSG Menggala, Selasa, 17 Maret 2026. Forum ini menandai masuknya fase akselerasi pembangunan daerah pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung 2025–2029.
Dalam arahannya, Jihan menegaskan RKPD 2027 harus menjadi instrumen strategis untuk mempercepat capaian target pembangunan, dengan memastikan keselarasan antara kebijakan daerah, provinsi, hingga nasional. “Memasuki tahun ketiga RPJMD, kita berada pada fase akselerasi pencapaian target pembangunan,” ujarnya.
Dari sisi kinerja makro, Jihan memaparkan ekonomi Provinsi Lampung tumbuh 5,28 persen pada 2025, melampaui rata-rata nasional. Indikator kesejahteraan juga menunjukkan perbaikan, dengan angka kemiskinan turun menjadi 9,66 persen dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) berada di level 4,21 persen.
Sementara itu, Tulang Bawang mencatat pertumbuhan ekonomi 5,10 persen, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi sebesar 6,29 persen dari total Rp528,3 triliun. Struktur ekonomi daerah masih ditopang sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan.
Dari sisi sosial, tingkat kemiskinan Tulang Bawang tercatat 7,54 persen—lebih rendah dari rata-rata provinsi—serta TPT sebesar 3,19 persen. Meski demikian, pemerintah menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berkualitas dan mampu menciptakan lapangan kerja. “Pertumbuhan ekonomi harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata,” kata Jihan.
Pemprov Lampung menetapkan tema pembangunan 2027 yakni akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui penguatan produktivitas, investasi, dan industri berbasis potensi daerah. Fokus diarahkan pada pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Secara spasial, Tulang Bawang masuk Koridor Wilayah II yang diproyeksikan sebagai pusat agroindustri dan pariwisata budaya. Pengembangan wilayah akan didorong melalui pendekatan ekonomi biru (blue economy) dan ekonomi hijau (green economy).
Untuk mendukung akselerasi tersebut, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran Rp143,7 miliar pada 2026 untuk rekonstruksi dan preservasi tiga ruas jalan provinsi di Tulang Bawang, serta Rp399,3 juta untuk dua ruas jalan desa.
Jihan menilai pembangunan infrastruktur menjadi kunci menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing daerah. “Pembangunan infrastruktur ini penting untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga stabilitas harga,” ujarnya.
Selain infrastruktur, penguatan ekonomi desa dilakukan melalui program “Desaku Maju”. Pada 2026, program ini mencakup bantuan pupuk hayati cair senilai Rp11,6 miliar, pengadaan 82 unit mesin pengering (dryer) senilai Rp27,36 miliar, serta pelatihan vokasi bagi 528 warga dengan anggaran Rp6 miliar.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan keuangan khusus Rp10 juta per desa. Di Tulang Bawang, sebanyak 147 desa menerima total Rp1,47 miliar. Program ini diarahkan untuk memperkuat koperasi dan BUMDes sebagai motor ekonomi lokal.
Bupati Tulang Bawang, Qudrotul Ikhwan, menegaskan penyusunan RKPD 2027 merupakan tahap krusial dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan daerah dengan provinsi dan nasional guna mendukung visi pembangunan jangka panjang.
“Perencanaan harus terarah, terpadu, dan selaras dengan kebijakan nasional menuju Indonesia Emas,” ujarnya.
Musrenbang ini diharapkan tidak sekadar menjadi agenda rutin, melainkan menghasilkan perencanaan berbasis data dan isu strategis yang mampu menjawab tantangan pembangunan, mulai dari peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, hingga penguatan daya saing wilayah di tingkat provinsi maupun nasional. (**)
