MATAMATA.ID – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian desa melalui pelibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), UMKM, petani, peternak, nelayan, dan koperasi.
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) DPD Provinsi Lampung dan DPD Kabupaten/Kota se-Lampung di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, Senin, 22 Juni 2026.
Menurut Gubernur Mirza, Program MBG merupakan program strategis nasional yang memiliki dampak ganda, yakni meningkatkan kualitas gizi generasi muda sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat desa.
“Program MBG bukan hanya menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan penguatan desa. Karena itu manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat bawah,” ujar Mirza.
Ia menjelaskan, peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat berkaitan dengan kecukupan gizi dan konsumsi protein masyarakat. Sementara itu, Lampung yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional masih menghadapi tantangan rendahnya konsumsi protein dan kualitas pembangunan manusia.
Menurutnya, Program MBG dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan akses anak-anak terhadap makanan bergizi sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa melalui keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok program.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong agar kebutuhan bahan baku dapur MBG dipenuhi dari hasil pertanian, peternakan, perikanan, serta produk UMKM lokal. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan perputaran ekonomi yang lebih besar di tingkat desa.
Gubernur juga mengingatkan agar BUMDes dan pelaku usaha desa yang belum siap tidak ditinggalkan. Menurutnya, pemerintah bersama pengelola program perlu memberikan pembinaan dan pendampingan agar mereka mampu memenuhi standar yang dibutuhkan.
“Kalau ada BUMDes atau pelaku usaha desa yang belum siap, jangan ditinggalkan. Mereka harus dibina agar dapat berkembang dan menjadi bagian dari rantai pasok Program MBG,” katanya.
Selain mendorong dampak ekonomi, Gubernur Mirza menekankan pentingnya menjaga kualitas layanan, kebersihan dapur, keamanan pangan, dan tata kelola program yang transparan. Pemerintah Provinsi Lampung akan terus memperkuat pengawasan agar pelaksanaan MBG berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Lampung, Badan Gizi Nasional (BGN), mitra penyelenggara MBG, BUMDes, serta Koperasi Desa Merah Putih. Kerja sama tersebut menjadi langkah konkret dalam memperkuat keterlibatan ekonomi desa dalam rantai pasok Program MBG di Lampung.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo menegaskan Program MBG harus dijalankan secara profesional, transparan, dan tepat sasaran. Ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak menjadikan program tersebut sebagai sarana mencari keuntungan dengan mengabaikan kualitas layanan.
“Program ini menggunakan uang rakyat untuk kepentingan anak-anak Indonesia. Karena itu jangan sampai ada penyimpangan ataupun praktik yang merugikan tujuan program,” tegasnya.
Kajati juga menyoroti pentingnya keamanan pangan dan meminta seluruh pengelola dapur memastikan standar kebersihan serta kualitas makanan dipenuhi secara ketat guna mencegah terjadinya kasus keracunan makanan.
Melalui sinergi antara pemerintah, APPMBGI, BUMDes, koperasi, petani, nelayan, dan UMKM, Program MBG diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung. (**)
