MATAMATA.ID – Pemerintah Provinsi Lampung menjadikan Sensus Ekonomi (SE) 2026 sebagai pijakan penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih terarah. Melalui data yang akurat, pemerintah berharap mampu memetakan potensi ekonomi daerah sekaligus memperkuat iklim investasi dan pemberdayaan pelaku usaha.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat memimpin Apel Siaga dan Penguatan Komitmen Bersama Sensus Ekonomi 2026 di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung, Sabtu, 27 Juni 2026.
Menurut Mirza, kualitas sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas data yang dimiliki pemerintah. Karena itu, pelaksanaan sensus ekonomi menjadi momentum penting untuk memperoleh gambaran riil kondisi perekonomian Lampung.
“Pembangunan yang tepat sasaran hanya bisa diwujudkan jika didukung data yang valid, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026,” ujarnya.
Ia mengatakan hasil sensus akan menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan strategis, mulai dari pengembangan investasi, penguatan sektor UMKM, peningkatan daya saing industri, hingga penciptaan lapangan kerja.
Mirza menilai Lampung memiliki potensi besar di berbagai sektor, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata. Potensi tersebut perlu dipetakan secara komprehensif agar arah pembangunan lebih efektif dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Gubernur juga mengajak masyarakat memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi di lapangan.
Pada kesempatan itu, ia memberikan semangat kepada ribuan petugas lapangan yang akan melakukan pendataan di seluruh kabupaten dan kota di Lampung. Menurutnya, profesionalisme dan integritas petugas menjadi faktor penting dalam menghasilkan data berkualitas.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebut Sensus Ekonomi sebagai “rekam medis” perekonomian Indonesia. Melalui sensus yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali tersebut, pemerintah dapat mengetahui kondisi riil dunia usaha, termasuk perkembangan sektor ekonomi digital yang terus tumbuh.
Amalia mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan sensus. Ia juga mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang akurat karena setiap data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.
Sebanyak 8.619 petugas sensus akan diterjunkan di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung untuk mendata aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah berharap sinergi antara BPS, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat mampu menghasilkan data berkualitas yang menjadi fondasi pembangunan ekonomi Lampung yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (**)
