MATAMATA.ID – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat ketahanan wilayah di tengah meningkatnya ancaman multidimensi global, mulai dari ancaman siber, disinformasi, perdagangan manusia, hingga potensi bencana alam yang semakin kompleks.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan penguatan pertahanan negara saat ini tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab militer, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, termasuk pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, hingga generasi muda.
Hal itu disampaikan Marindo saat mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal pada pembukaan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia Tahun Akademik 2025–2026 di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, Selasa, 19 Mei 2026.
“Pertahanan negara hari ini bukan hanya tanggung jawab TNI, tetapi membutuhkan sinergi pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, hingga generasi muda,” kata Marindo membacakan sambutan Gubernur Lampung.
Menurutnya, tema “Strategi Pertahanan Negara di Wilayah Provinsi Lampung dalam Menghadapi Ancaman Multidimensi” sangat relevan dengan kondisi global saat ini yang diwarnai berbagai ancaman nonkonvensional.
Lampung sendiri dinilai memiliki posisi strategis dalam sistem pertahanan nasional karena menjadi gerbang utama Pulau Sumatera yang menghubungkan mobilitas manusia dan distribusi logistik nasional.
Keberadaan Selat Sunda, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Panjang, serta Jalan Tol Trans Sumatera disebut menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus menghadirkan tantangan pengawasan wilayah.
“Posisi strategis Lampung juga membawa tantangan besar seperti pengawasan distribusi barang ilegal, keamanan jalur perairan, hingga kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi, tsunami, banjir, dan cuaca ekstrem,” ujarnya.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat mitigasi bencana dan ketahanan wilayah sebagai bagian penting dari sistem pertahanan nonmiliter.
Selain aspek keamanan, Gubernur juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan dan ekonomi sebagai fondasi pertahanan negara. Lampung saat ini menjadi salah satu lumbung pangan nasional dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, kopi, tebu, singkong, dan udang.
Bahkan, Lampung disebut menyumbang sekitar 70 persen produksi tapioka nasional.
Pemerintah daerah juga terus mendorong hilirisasi sektor pertanian dan pengembangan industri berbasis komoditas unggulan agar mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.
Di bidang sumber daya manusia, Pemprov Lampung fokus memperkuat pendidikan vokasi agar generasi muda siap menghadapi perkembangan teknologi dan tantangan global di masa depan.
Sementara itu, Rektor Universitas Pertahanan RI Letjen TNI (Purn) Anton Nugroho mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan KKDN.
Ia menilai Lampung memiliki posisi strategis dalam perspektif pertahanan nasional karena menjadi jalur logistik penting sekaligus memiliki potensi besar di sektor pertanian, maritim, dan pariwisata.
Menurut Anton, kondisi geopolitik dunia yang semakin dinamis membuat ancaman terhadap negara berkembang semakin kompleks dan tidak lagi hanya berbentuk ancaman militer konvensional.
“Ancaman saat ini bisa berupa perang informasi, ancaman siber, kejahatan lintas negara, hingga ancaman terhadap keamanan maritim dan ketahanan masyarakat,” katanya.
Melalui kegiatan KKDN yang berlangsung pada 17–22 Mei 2026 tersebut, mahasiswa Fakultas Strategi Pertahanan Unhan RI melakukan riset, pemetaan wilayah, serta kajian terkait potensi daerah dan ketahanan nasional di Provinsi Lampung.
Hasil kajian tersebut diharapkan mampu menjadi rekomendasi strategis dalam memperkuat pembangunan ketahanan wilayah dan kesiapsiagaan Lampung menghadapi berbagai ancaman di masa depan. (**)
