MATAMATA.ID – Infrastruktur jalan di Provinsi Lampung terus diperkuat melalui Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun 2025. Sebanyak tujuh ruas jalan strategis dengan total panjang 19,48 kilometer resmi dituntaskan dan mulai dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung konektivitas, distribusi logistik, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Peresmian dilakukan secara virtual bersama pemerintah pusat dan diikuti Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dari Balai Keratun, Selasa, 23 Juni 2026.
Program IJD merupakan upaya pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di daerah guna memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Di Lampung, program tersebut mencakup penanganan 15 ruas jalan strategis dengan total panjang 51,10 kilometer yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota.
Dari total pekerjaan tersebut, tujuh ruas jalan telah selesai dan siap digunakan, yakni ruas Simpang Korpri–Purwotani 1 dan 2, Pekurun Udik–Talang 16, Sekincau–Waspada, Sedayu–Tugu Papak, Raman Aji (Simpang NV)–Kota Raman, serta Teuku Cik Ditiro di Kota Bandar Lampung.
Peningkatan kualitas jalan tersebut dinilai membawa dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Akses yang lebih baik mempercepat distribusi hasil pertanian, kebutuhan pokok, dan berbagai komoditas lainnya sehingga mampu menekan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi waktu tempuh.
Selain memperlancar arus barang dan jasa, keberadaan jalan yang lebih mantap juga memperluas akses menuju kawasan strategis seperti sentra pertanian, kawasan industri, pusat perdagangan, hingga destinasi wisata.
Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah ruas Simpang Korpri–Purwotani yang membuka akses menuju kawasan Kota Baru dan wilayah industri di Lampung Selatan. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Lampung.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengatakan pembangunan infrastruktur membutuhkan sinergi berbagai pihak, terutama di tengah keterbatasan kemampuan anggaran daerah.
“Ini salah satunya kolaborasi. Kita mendorong agar Inpres Jalan Daerah diperbanyak di Provinsi Lampung, terutama untuk jalan provinsi dan jalan kabupaten,” kata Mirza kepada awak media.
Menurutnya, selain mengoptimalkan dukungan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Lampung juga membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk membantu percepat pembangunan dan perbaikan jalan di berbagai daerah.
Melalui penguatan infrastruktur jalan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap konektivitas antarwilayah semakin baik sehingga mampu mendorong pemerataan pembangunan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga ke daerah-daerah yang selama ini terkendala akses transportasi. (**)
