MATAMATA.ID – Masa depan ekonomi Lampung tidak hanya ditentukan dari meja pemerintahan. Informasi yang diberikan masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026 juga menjadi bagian penting untuk menentukan arah pembangunan daerah.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengajak masyarakat membuka informasi mengenai aktivitas ekonominya secara jujur kepada petugas sensus. Data yang lengkap dinilai menjadi modal pemerintah untuk menyusun kebijakan yang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Ajakan tersebut disampaikan dalam Sosialisasi dan Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut mempertemukan Pemerintah Provinsi Lampung, Badan Pusat Statistik (BPS), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) serta berbagai unsur masyarakat untuk memperkuat partisipasi dalam pelaksanaan sensus.
Gubernur Lampung melalui sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo mengatakan data bukan sekadar angka. Data menjadi dasar untuk membaca kondisi masyarakat dan menentukan kebijakan.
“Kalau dulu yang mempersatukan kita adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, hari ini yang mempersatukan kita adalah satu Indonesia, satu data,” ujarnya.
Ia mengatakan Sensus Ekonomi memiliki peran penting karena pendataan dilakukan secara menyeluruh. Perkembangan ekonomi yang semakin beragam juga membuat pendataan tidak bisa hanya menyasar kegiatan usaha yang terlihat secara fisik.
Usaha rumahan dan aktivitas ekonomi berbasis digital, misalnya, juga menjadi bagian dari dinamika ekonomi yang perlu tercatat.
“Kalau aktivitas ekonomi digital tidak terekam, maka tidak terdata. Makanya penting untuk jujur,” katanya.
Menurutnya, data yang diberikan masyarakat dapat diibaratkan sebagai informasi dari pasien kepada dokter. Semakin lengkap dan jujur informasi yang diberikan, semakin tepat pula langkah yang dapat diambil.
“Kalau tidak ada umpan balik dan kita tidak bicara jujur, resepnya bisa salah. Begitu juga dalam pembangunan, kalau datanya tidak benar, kebijakannya bisa tidak tepat,” jelasnya.
Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution mengatakan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Lampung sejauh ini menunjukkan hasil positif. Pada tahap pertama, Lampung bahkan berhasil menduduki peringkat pertama secara nasional.
Meski demikian, capaian tersebut belum menjadi akhir. Masih ada dua tahapan evaluasi yang harus dilalui untuk mempertahankan posisi tersebut.
BPS telah mengerahkan 8.619 petugas untuk melakukan pendataan di seluruh wilayah Lampung. Mereka menyasar berbagai lokasi dan kelompok, mulai dari pasar, pertokoan, kawasan industri hingga rumah tangga yang menjalankan aktivitas usaha.
Ahmadriswan mengatakan keberhasilan sensus sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat.
“Ketika tokoh masyarakat mengajak komunitasnya mendukung sensus, menyampaikan bahwa data BPS aman, dan mengajak masyarakat menerima petugas, maka kepercayaan itu akan tumbuh,” ujarnya.
Ia menegaskan data Sensus Ekonomi dibutuhkan untuk mengetahui struktur ekonomi secara lebih rinci. Selama ini, sejumlah informasi ekonomi tingkat kabupaten/kota masih banyak diperoleh melalui pendekatan survei sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi hingga wilayah kecamatan.
Selain itu, ia memastikan informasi yang diberikan masyarakat digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan, bukan untuk pemungutan pajak.
Hingga saat ini, capaian pelaksanaan sensus di Lampung telah mencapai sekitar 87 persen. BPS menargetkan seluruh pelaku usaha dan keluarga dapat terdata sehingga tidak ada bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat yang terlewat.
Ketua FPK Provinsi Lampung Hi. Darussalam turut mengajak seluruh anggota FPK membantu menyukseskan pendataan.
Ia menilai tokoh masyarakat memiliki posisi penting untuk menyampaikan kepada komunitas masing-masing bahwa memberikan data sesuai kondisi sebenarnya merupakan bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Lampung Rahmat Yuda Kesatria menyebut keberhasilan sensus merupakan tanggung jawab bersama.
Menurutnya, sinergi antara BPS, pemerintah daerah, FPK dan masyarakat diperlukan untuk membangun komunikasi sekaligus mengantisipasi kesalahpahaman dalam pelaksanaan pendataan.
Dengan data yang lengkap, pemerintah memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai denyut ekonomi Lampung. Dari usaha besar hingga aktivitas ekonomi keluarga, setiap informasi menjadi bagian dari potret yang menentukan arah pembangunan.
“Karena itu, partisipasi masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar menerima kedatangan petugas. Memberikan data yang benar berarti ikut membantu menentukan kebijakan yang lebih tepat untuk Lampung,” kata dia. (**)
