MATAMATA.ID – Direktur RSUD Dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM) Provinsi Lampung, dr. Imam Ghozali, Sp.An., KMN., M.Kes, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dengan agenda Penyampaian Hasil Kerja Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan terhadap Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, Selasa (7/7/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Lampung tersebut dihadiri jajaran pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, pejabat Pemerintah Provinsi Lampung, pimpinan instansi vertikal, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Lampung.
Agenda paripurna menjadi salah satu tahapan penting dalam fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Dalam forum tersebut, Panitia Khusus menyampaikan hasil pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan keuangan beserta sejumlah rekomendasi yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.
Direktur RSUDAM, dr. Imam Ghozali, mengatakan kehadiran RSUDAM dalam rapat paripurna tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.
“Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. RSUDAM mendukung setiap langkah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” ujar Imam Ghozali.
Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan, termasuk sektor kesehatan yang menjadi salah satu layanan dasar masyarakat.
Ia menilai rekomendasi yang dihasilkan Panitia Khusus DPRD dapat menjadi bahan masukan konstruktif bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan efektivitas pelaksanaan program.
“Setiap rekomendasi yang disampaikan tentu bertujuan untuk perbaikan. Dengan pengelolaan anggaran yang semakin baik, maka manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat juga akan semakin optimal,” katanya.
Imam menambahkan, RSUDAM terus berkomitmen menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan layanan kesehatan maupun penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada rumah sakit.
“Sebagai rumah sakit rujukan milik Pemerintah Provinsi Lampung, kami terus berupaya menjaga tata kelola yang baik agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal dan berkelanjutan,” tambahnya.
Melalui rapat paripurna tersebut, DPRD Provinsi Lampung berharap berbagai rekomendasi yang telah disusun Panitia Khusus dapat menjadi dasar evaluasi sekaligus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan yang lebih efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. (**)
