MATAMATA.ID – Pemerintah Provinsi Lampung ikut memperkuat barisan pemerintah daerah di Sumatera dalam menjaga stabilitas sekaligus mengawal pertumbuhan ekonomi. Komitmen itu ditunjukkan melalui keikutsertaan Lampung dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Regional Sumatera di Balairung Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 12 Agustus 2026.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Lampung M. Firsada dalam forum yang dihadiri jajaran Forkopimda serta kepala daerah se-Sumatera tersebut.
Rakor menjadi ruang bersama untuk menyatukan langkah menghadapi berbagai tantangan daerah, mulai dari persoalan keamanan, pemerintahan hingga penguatan ekonomi.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan, kekuatan Forkopimda akan jauh lebih besar ketika seluruh unsur mampu bergerak dalam satu koordinasi.
“Forkopimda ini masing-masing punya power. Dan power ini kalau disatukan akan solid, akan bagus,” ujar Tito.
Menurutnya, sinergi tidak boleh hanya muncul ketika terjadi persoalan. Komunikasi antarpimpinan perlu dilakukan secara rutin agar setiap potensi masalah dapat diidentifikasi lebih awal dan dicarikan solusi secara bersama.
Bagi Tito, stabilitas daerah menjadi fondasi penting bagi bergeraknya roda perekonomian. Daerah yang aman dan kondusif akan lebih mudah menarik aktivitas investasi, menggerakkan perdagangan serta memastikan program pembangunan berjalan optimal.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga mengungkapkan pertumbuhan ekonomi nasional telah berada di angka 5,29 persen. Ia menyebut Lampung dan Kepulauan Riau sebagai dua provinsi di Sumatera yang mencatat pertumbuhan ekonomi di atas angka nasional.
Capaian tersebut menjadi momentum bagi daerah untuk menjaga tren positif. Tito meminta seluruh pemerintah daerah bersama Forkopimda memperkuat langkah untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di wilayah masing-masing.
“Tolong rekan-rekan yang daerah lain, provinsi lain betul-betul harus melakukan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan ini harus didukung oleh teman-teman Forkopimda,” katanya.
Tak hanya pertumbuhan ekonomi, persoalan harga pangan juga mendapat perhatian. Menurut Tito, stabilitas harga menjadi salah satu faktor yang secara langsung berkaitan dengan kondisi masyarakat.
Kenaikan harga barang dan jasa, terutama pangan, dinilai dapat menekan daya beli sekaligus berpotensi memicu persoalan sosial yang berdampak terhadap stabilitas keamanan.
Karena itu, Forkopimda diminta ikut mengambil peran dalam pengendalian inflasi sesuai kewenangan masing-masing.
“Karena kalau terjadi kenaikan harga barang dan jasa, harga pangan terutama, itu dampaknya akan langsung ke situasi keamanan,” jelasnya. (***)
