MATAMATA.ID – Hilirisasi pertanian menjadi agenda besar yang akan didorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperkuat kesejahteraan petani. Komitmen itu mengemuka dalam Musyawarah Daerah (Musda) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung, saat Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI Lampung periode 2026–2031.
Musda yang berlangsung di Balai Keratun, Bandar Lampung, Jumat, 31 Juli 2026, turut dihadiri Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional HKTI Abdul Kadir Karding, pengurus HKTI kabupaten/kota, Forkopimda, pelaku usaha, akademisi, serta pemangku kepentingan sektor pertanian.
Rahmat Mirzani Djausal mengatakan Lampung memiliki modal besar untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan pertanian nasional. Namun, menurutnya, potensi tersebut harus diikuti dengan pembangunan industri hilir agar komoditas pertanian tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, melainkan memiliki nilai tambah yang mampu meningkatkan pendapatan petani.
“Kalau kita ingin petani lebih sejahtera, maka hasil pertanian harus memiliki nilai tambah. Hilirisasi menjadi kunci agar keuntungan tidak berhenti di tingkat perdagangan, tetapi kembali dirasakan oleh para petani,” ujar Mirza.
Ia menjelaskan, sekitar 1,6 juta keluarga di Lampung menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Karena itu, pembangunan pertanian harus diarahkan pada peningkatan produktivitas sekaligus penguatan rantai pasok dari hulu hingga hilir.
Menurut Mirza, berbagai kebijakan pemerintah yang berpihak kepada petani mulai menunjukkan hasil positif. Meningkatnya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah serta membaiknya harga sejumlah komoditas seperti jagung, kopi, dan singkong telah memberikan dampak terhadap naiknya daya beli masyarakat di pedesaan.
Untuk memperkuat transformasi sektor pertanian, Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan sejumlah program strategis, antara lain penerapan pupuk organik cair di 2.000 desa, pengadaan 500 unit mesin pengering hasil panen, pembangunan silo penyimpanan di tingkat kecamatan, hingga penyediaan 2.500 beasiswa bagi anak-anak petani.
Ia berharap HKTI mampu menjadi organisasi yang aktif memperjuangkan kepentingan petani, memperkuat kemitraan dengan dunia usaha, serta mendorong lahirnya petani-petani muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPN HKTI Abdul Kadir Karding menegaskan sektor pertanian menjadi prioritas nasional karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan.
Sebagai Kepala Badan Karantina Nasional, ia memastikan pemerintah akan terus mempercepat layanan ekspor komoditas pertanian melalui penyederhanaan proses karantina tanpa mengurangi standar keamanan dan kualitas produk.
Menurutnya, program Sahabat Karantina akan menjadi salah satu instrumen untuk mendampingi pelaku usaha memenuhi standar internasional sehingga produk unggulan Lampung memiliki peluang lebih besar menembus pasar global.
Musda juga dirangkai dengan pelantikan pengurus 15 Dewan Pimpinan Cabang HKTI se-Provinsi Lampung. Kepengurusan baru diharapkan mampu memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pertanian modern, produktif, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan petani Lampung. (**)
