MATAMATA.ID – Pemerintah Provinsi Lampung mulai memperkuat strategi pembangunan permukiman sehat sebagai bagian dari upaya mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul. Hunian layak tidak lagi dipandang hanya sebagai kebutuhan tempat tinggal, tetapi menjadi pondasi penting bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan, pembangunan rumah layak huni harus berjalan seiring dengan penyediaan layanan dasar yang memadai. Sebab, kualitas lingkungan tempat tinggal memiliki pengaruh besar terhadap kualitas hidup masyarakat.
Hal itu disampaikan melalui sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setdaprov Lampung Yanyan Ruchyansah pada Apel Gabungan ASN di Lapangan Korpri, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin, 3 Agustus 2026.
Menurut gubernur, pembangunan permukiman merupakan investasi jangka panjang. Rumah yang layak, lingkungan bersih, serta akses terhadap fasilitas dasar menjadi faktor pendukung dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif.
“Pembangunan tidak cukup hanya mengejar jumlah rumah yang berdiri, tetapi bagaimana rumah tersebut mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Gubernur dalam sambutannya.
Ia menyebut, permukiman sehat memiliki keterkaitan erat dengan berbagai agenda pembangunan nasional, terutama dalam percepatan penurunan angka stunting, pengendalian penyakit tuberkulosis (TBC), serta upaya menjaga kesehatan lingkungan.
Untuk itu, Pemprov Lampung mendorong pembangunan perumahan yang mengedepankan enam unsur utama, yakni ketersediaan air minum aman, sanitasi layak, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan sampah berkelanjutan, penanganan kawasan kumuh, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.
Keenam unsur tersebut menjadi ukuran bahwa sebuah rumah tidak hanya berdiri secara fisik, tetapi juga mampu menjadi ruang hidup yang aman, sehat, dan nyaman bagi keluarga.
Pemprov Lampung juga menekankan pentingnya kolaborasi antarperangkat daerah dalam menjalankan program tersebut. Bappeda memiliki peran dalam memastikan perencanaan pembangunan berjalan terpadu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menangani peningkatan kualitas hunian dan infrastruktur dasar, Dinas Kesehatan memperkuat upaya pencegahan penyakit, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam menjaga kualitas lingkungan.
Pemerintah kabupaten dan kota juga diminta menjadi ujung tombak pelaksanaan program agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Gubernur mengingatkan ASN di lingkungan Pemprov Lampung untuk tidak bekerja dalam batas-batas sektoral. Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini membutuhkan kerja bersama dan koordinasi lintas sektor.
Dengan pendekatan kolaboratif tersebut, Pemprov Lampung berharap pembangunan permukiman tidak hanya menghasilkan rumah baru, tetapi juga menghadirkan lingkungan hidup yang mampu melahirkan generasi sehat, berkualitas, dan memiliki daya saing.
