MATAMATA.ID – Pemerintah Provinsi Lampung mulai memperkuat strategi menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menitikberatkan pada langkah pencegahan, bukan hanya mengandalkan kecepatan pemadaman ketika api sudah membesar.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meminta seluruh unsur terkait memastikan kesiapan personel, peralatan, akses menuju lokasi, hingga sumber air di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Pesan tersebut disampaikan Jihan saat memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Karhutla Provinsi Lampung di Ruang Pusdalops Kantor BPBD Provinsi Lampung, Rabu, 26 Agustus 2026.
Jihan mengatakan kemampuan penanganan ketika kebakaran telah terjadi relatif berjalan baik. Namun, pola tersebut dinilai belum cukup jika tidak dibarengi dengan mitigasi untuk mencegah munculnya titik api.
“Sebetulnya kita mempunyai respons fire suppression. Fire suppression-nya itu masih lebih baik daripada fire prevention. Bagaimana penanggulangan atau mitigasi sebelum titik api itu muncul, ini yang perlu kita kuatkan sama-sama,” ujar Jihan.
Karena itu, Jihan meminta BPBD bersama seluruh pemangku kepentingan menyusun pemetaan kesiapsiagaan secara lebih detail. Pemetaan tidak hanya mencakup wilayah rawan, tetapi juga menunjukkan posisi personel, peralatan, kendaraan, sumber air, serta jalur yang dapat digunakan menuju lokasi kebakaran.
Menurutnya, kesiapan tersebut penting agar tidak terjadi keterlambatan ketika kebakaran muncul. Setiap wilayah rawan harus sudah memiliki skenario penanganan sebelum petugas diterjunkan.
“Untuk setiap zona merah, kita harus ketahui jalur masuk airnya, jalur alternatifnya, titik kumpulnya, sumber air terdekat, dan kendaraan yang bisa digunakan. Jangan ketika api muncul kita bingung cari air di mana,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut diikuti BPBD, BMKG, TNI, Polri, Basarnas, pemerintah kabupaten/kota, balai teknis, perusahaan, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
194 Titik Panas Terdeteksi
Penguatan pencegahan dinilai mendesak karena Lampung masih menghadapi ancaman kebakaran selama musim kemarau.
BPBD Provinsi Lampung mencatat sebanyak 194 titik panas terdeteksi hingga 25 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 28 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi, 164 titik sedang, dan dua titik rendah.
Titik panas tersebut tersebar di 11 kabupaten, terutama wilayah Lampung bagian utara, timur, dan tengah.
Pada pembaruan 26 Agustus hingga pukul 08.20 WIB, BPBD kembali mendeteksi 47 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah dan tiga titik dengan tingkat kepercayaan sedang.
Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Sjawal Sugiarto mengatakan musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga Oktober 2026. Sementara berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas lahan terbakar di Lampung telah mencapai sekitar 4.800 hektare hingga 25 Agustus 2026.
Ancaman kebakaran juga terjadi di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK).
Pada 21-22 Agustus, kebakaran di wilayah Desa Braja Harjosari mencapai 673,4 hektare. Penanganan dilakukan melalui operasi gabungan yang melibatkan sekitar 250 personel.
Kebakaran kemudian kembali terjadi di Desa Braja Luhur pada 23 Agustus dengan luas sekitar 123 hektare. Sehari setelahnya, api membakar sekitar 6,2 hektare di Resort Rantau Jaya, Lampung Tengah.
Kepala Balai TNWK MHD. Zaidi mengatakan mayoritas vegetasi yang terbakar berupa alang-alang. Hingga saat ini, kebakaran belum berdampak pada kawasan hutan primer maupun sekunder.
Meski demikian, proses penanganan di lapangan menghadapi kendala akses dan ketersediaan air. Sejumlah lokasi sulit dijangkau kendaraan sehingga petugas harus berjalan kaki setelah menyeberangi sungai.
Keterbatasan peralatan turut menjadi persoalan. Dari tujuh mesin pompa yang tersedia, hanya dua yang berada dalam kondisi baik. Sementara dari lima kendaraan roda empat, hanya tiga yang dapat digunakan.
“Kita punya 44 personel polhut untuk luasan 125.000 hektar. Yang kita punya 17 personel Manggala Agni. Nah ini juga dengan peralatan seadanya, dan APD-nya juga kurang memadai,” ujar Zaidi. (**)
