MATAMATA.ID – Menanggapi kabar yang beredar terkait kegiatan rekonstruksi cut and fill, Didi perwakilan manajemen UD Sumatera Baja menyampaikan klarifikasi bahwa, kegiatan yang dilakukan telah sesuai aturan dan telah mengantongi izin resmi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung.
“Kami sudah menyelesaikan seluruh sanksi administrasi yang diberikan DLH, dan plang larangan telah dicabut sejak Februari lalu. Dengan demikian, kegiatan cut and fill kembali berjalan sesuai ketentuan,” ujar Didi pada Rabu 17 September 2025.
Menurutnya, izin yang diberikan DLH mencakup lahan seluas kurang lebih 3 hektare, dan hingga kini kegiatan baru berjalan di area sekitar 2 hektare. Ia juga menegaskan bahwa tanah yang dikerjakan bukanlah aset pemerintah, melainkan milik Hendro selaku pengelola UD Sumatera Baja.
“Kami ingin meluruskan bahwa lahan ini adalah milik pribadi, bukan tanah milik pemerintah. Jadi tidak benar jika ada anggapan kami menggarap lahan negara,” jelasnya
Selain mematuhi aturan, UD Sumatera Baja juga memastikan kewajibannya kepada negara dengan membayar pajak secara rutin. Perusahaan ini bahkan telah memberikan kontribusi nyata dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Bandar Lampung.
“Kami tidak hanya fokus pada usaha, tapi juga taat pajak. Dengan begitu, keberadaan kami bisa memberikan manfaat langsung bagi daerah,” tambah Didi.
Didi juga menegaskan komitmennya untuk selalu mematuhi hukum dan aturan lingkungan yang berlaku. “Kami berharap rekan-rekan pengusaha lain juga dapat memastikan setiap kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan perundangan,” tambahnya.
Dengan klarifikasi ini, UD Sumatera Baja berharap masyarakat dapat memahami bahwa kegiatan rekonstruksi cut and fill yang sedang berlangsung adalah legal, transparan, berizin resmi,UD Sumatera Baja izin no 660.4.16.746/III.10.2025, No B./687/600.4.3.1/III.10/2025. (**)
