MATAMATA.ID – Penguatan ketahanan kota dinilai menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi global, dan pertumbuhan penduduk. Pemerintah daerah pun didorong membangun sistem perkotaan yang adaptif agar mampu menjaga stabilitas pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Dialog Kota Tangguh yang menjadi agenda utama Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Medan, Rabu, 1 Juli 2026. Forum tersebut diikuti 98 kepala daerah, termasuk Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, bersama perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq.
Dalam forum itu, Eva Dwiana mengatakan Pemerintah Kota Bandar Lampung terus memperkuat berbagai sektor untuk meningkatkan ketahanan daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pengendalian inflasi, hingga penguatan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat.
Menurut Eva, tantangan pembangunan yang semakin kompleks tidak dapat dihadapi sendiri oleh setiap daerah. Karena itu, kolaborasi antarpemerintah kota menjadi kunci dalam menghadirkan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
“Forum ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi kami untuk belajar dari berbagai daerah sekaligus memperkuat kolaborasi. Banyak pengalaman dan inovasi yang bisa diadopsi untuk mendukung pembangunan di Kota Bandar Lampung agar semakin tangguh menghadapi berbagai tantangan ke depan,” ujar Eva, di Medan.
Dialog Kota Tangguh membahas tiga fokus utama menuju Indonesia yang berdaulat, yakni penguatan ketahanan fiskal untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, peningkatan mitigasi bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh, serta penguatan ketahanan pangan berbasis potensi dan inovasi daerah.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menerangkan bahwa konsep kota tangguh bukan lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan bagi setiap pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika global.
Menurut Hanif, perubahan iklim, tekanan ekonomi dunia, hingga meningkatnya jumlah penduduk menjadi tantangan yang harus dijawab melalui kebijakan pembangunan yang terintegrasi.
“Kota yang tangguh bukan hanya mampu menghadapi berbagai tantangan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk terus berkembang, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjaga keberlanjutan pembangunan,” kata Hanif.
Pemerintah kota memegang peran penting sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik. Oleh sebab itu, pembangunan harus diarahkan pada penguatan ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.
“Saya mengajak pemerintah pusat dan daerah memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Sinergi antardaerah melalui APEKSI menjadi modal penting untuk melahirkan inovasi dan solusi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah,” tutur dia. (**)
