MATAMATA.ID – Dugaan penyimpangan dalam proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2022 kembali menjadi sorotan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PRO RAKYAT resmi membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional dengan melayangkan laporan pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI.
Laporan itu diajukan setelah proyek yang diperuntukkan bagi penyediaan layanan air bersih tersebut diduga tidak berjalan sesuai harapan. LSM PRO RAKYAT menilai terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum, mulai dari dugaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi hingga proyek yang disebut tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Ketua Umum LSM PRO RAKYAT, Aqrobin A.M., mengatakan pihaknya meminta Kejaksaan Agung turun tangan untuk menelusuri dugaan penyimpangan tersebut secara menyeluruh dan transparan.
“Kami berharap laporan ini dapat ditindaklanjuti secara profesional sehingga masyarakat memperoleh kepastian terkait penggunaan anggaran negara pada proyek tersebut,” kata Aqrobin, Jumat, 29 Mei 2026.
Menurutnya, masyarakat mempertanyakan perkembangan penanganan dugaan kasus SPAM di Tanggamus. Pasalnya, perkara serupa di sejumlah daerah lain di Lampung telah berproses hingga ke tahap persidangan.
Kondisi itu, lanjut Aqrobin, memunculkan harapan agar penegakan hukum dilakukan secara setara terhadap seluruh proyek yang diduga bermasalah tanpa membedakan wilayah maupun pihak yang terlibat.
Selain menyampaikan laporan ke Kejaksaan Agung, PRO RAKYAT juga mengaku telah mengirimkan pengaduan kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai bentuk pengawasan terhadap proses penanganan perkara.
Sekretaris Umum PRO RAKYAT, Johan Alamsyah, menilai langkah tersebut diperlukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius.
Ia berharap aparat penegak hukum dapat memberikan kejelasan kepada publik terkait perkembangan penanganan dugaan kasus tersebut sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
LSM PRO RAKYAT menyatakan akan terus memantau tindak lanjut laporan yang telah disampaikan. Mereka berharap Kejaksaan Agung dapat melakukan pendalaman terhadap seluruh fakta dan dokumen yang berkaitan dengan proyek SPAM Tanggamus guna memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak kejaksaan terkait laporan yang disampaikan oleh LSM PRO RAKYAT tersebut. (**)
