MATAMATA.ID – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kembali menorehkan capaian positif dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk kesekian kalinya, kabupaten berjuluk Gerbang Sumatera itu berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2025.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung kepada pemerintah kabupaten/kota se-Lampung di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Jumat, 29 Mei 2026.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan diwakili Wakil Bupati M. Syaiful Anwar bersama Wakil Ketua II DPRD Lampung Selatan, A. Benny Raharjo. Turut hadir Sekretaris Daerah dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait.
Dalam pemaparannya, BPK menampilkan hasil evaluasi pengelolaan keuangan daerah seluruh kabupaten/kota di Lampung. Dari hasil pemeriksaan tersebut, Lampung Selatan kembali menjadi salah satu daerah yang berhasil mempertahankan opini WTP.
Wakil Ketua II DPRD Lampung Selatan, A. Benny Raharjo, menyambut baik capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan pemerintah menjadi indikator bahwa pengelolaan anggaran daerah terus berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
“Opini WTP ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang baik. Ini bukan hanya prestasi pemerintah daerah, tetapi hasil kerja kolektif seluruh pihak yang terlibat,” ujar Benny, Sabtu, 30 Mei 2026.
Ia menegaskan, DPRD akan terus mendukung upaya perbaikan tata kelola keuangan melalui fungsi pengawasan dan penganggaran. Rekomendasi yang diberikan BPK, lanjutnya, menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.
Menurut Benny, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak semata-mata bertujuan memberikan penilaian, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat sistem pengendalian internal serta memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP tersebut sekaligus mempertegas sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Dengan capaian itu, Lampung Selatan kembali menegaskan komitmennya menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel serta berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. (**)
