MATAMATA.ID – Pemerintah Kota Bandar Lampung resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan memotret kondisi dunia usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Pencanangan sensus dilakukan melalui apel besar di halaman Pemerintah Kota Bandar Lampung, Jumat, 26 Juni 2026, bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan ratusan petugas lapangan yang akan melakukan pendataan di seluruh wilayah kota.
Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan pembangunan ekonomi tidak lagi cukup disusun berdasarkan asumsi, tetapi harus ditopang oleh data yang akurat agar setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Melalui Sensus Ekonomi 2026, kita ingin memastikan setiap program pembangunan disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar perkiraan,” kata Eva, Jumat, 26 Juni 2026.
Sebanyak 697 petugas akan mendata sekitar 421.380 rumah tangga dan pelaku usaha di Bandar Lampung. Pendataan tersebut mencakup berbagai sektor ekonomi, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan besar, termasuk perkembangan usaha berbasis digital.
Menurut Eva, hasil sensus akan menjadi referensi penting dalam menyusun strategi peningkatan investasi, penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri, hingga percepatan transformasi ekonomi daerah.
Ia menilai Bandar Lampung memiliki potensi besar di sektor perdagangan, industri pengolahan, logistik, pariwisata, ekonomi kreatif, dan pertanian. Namun, sejumlah tantangan seperti peningkatan daya saing usaha, hilirisasi produk, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi masih perlu mendapat perhatian.
“Sensus ini bukan hanya kegiatan pendataan, tetapi investasi data untuk menentukan arah pembangunan ekonomi Kota Bandar Lampung di masa depan,” ujarnya.
Eva mengajak masyarakat memberikan informasi yang benar kepada petugas agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Aparat kelurahan dan kecamatan juga diminta ikut mendukung kelancaran proses pendataan.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution menjelaskan Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memetakan perkembangan dunia usaha di Indonesia.
Ia menyebut hasil sensus sebelumnya telah menjadi pijakan lahirnya berbagai kebijakan strategis, mulai dari penguatan sektor UMKM hingga penyederhanaan sistem perizinan berbasis digital.
Pada pelaksanaan tahun ini, BPS juga akan memotret perkembangan ekonomi digital yang terus tumbuh di berbagai daerah.
Ahmadriswan memastikan seluruh informasi yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kami mengajak masyarakat menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan data yang sebenarnya agar hasil sensus dapat menjadi dasar kebijakan pembangunan yang berkualitas,” katanya. (**)
