MATAMATA.ID – DPRD Provinsi Lampung mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027. Tak hanya menyoroti belanja yang dinilai tidak memberi manfaat langsung kepada masyarakat, DPRD juga mengkritisi lonjakan belanja pegawai di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai berpotensi menggerus anggaran pembangunan.
Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar mengatakan, pembahasan APBD kali ini dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh fraksi untuk mengkaji setiap pos anggaran. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui program Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah).
“Semua postur anggaran kami buka. Mana yang tidak efektif akan kami evaluasi agar APBD benar-benar berpihak kepada masyarakat,” ujar Giri, Rabu, 29 Juli 2026.
Menurutnya, penyusunan APBD 2027 harus berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, indikator seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan nilai tukar petani, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga penurunan tingkat ketimpangan akan menjadi ukuran dalam menentukan prioritas anggaran.
Dalam pembahasan APBD Perubahan, DPRD menemukan sejumlah persoalan yang dinilai perlu segera dibenahi. Salah satunya terjadi di Rumah Sakit Bandar Negara Husada yang telah memiliki tenaga dokter, namun belum dilengkapi peralatan medis yang memadai sehingga berpotensi menghambat pelayanan kesehatan.
DPRD mendorong Pemerintah Provinsi Lampung segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan alat kesehatan dapat dipenuhi melalui dukungan Kementerian Kesehatan.
Selain sektor kesehatan, perhatian DPRD juga tertuju pada komposisi belanja pegawai. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat usulan kenaikan belanja pegawai di beberapa OPD yang mencapai 7 hingga 15 persen.
Menurut Giri, kondisi tersebut tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah karena dapat mempersempit ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan.
“Dana publik harus lebih banyak kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan, bukan habis untuk belanja aparatur,” tegasnya.
DPRD juga memastikan sektor pertanian tetap menjadi salah satu prioritas pembahasan APBD. Berbagai program seperti bantuan pupuk, bibit, mesin pengering gabah (dryer), hingga penanganan serangan hama tikus akan didorong memperoleh dukungan anggaran yang memadai mengingat persoalan tersebut banyak dikeluhkan petani di berbagai wilayah Lampung.
Tak berhenti pada sisi belanja, DPRD turut mengevaluasi kinerja pendapatan daerah. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diminta menyusun langkah baru agar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak kembali gagal tercapai seperti yang terjadi dalam tiga tahun terakhir.
Evaluasi juga menemukan adanya ketidaksesuaian antara data penerimaan retribusi dan pajak air permukaan dengan kondisi riil di lapangan. DPRD menilai persoalan tersebut perlu segera dibenahi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Giri menegaskan, DPRD berkomitmen menjadikan APBD 2027 sebagai instrumen pembangunan yang berkualitas, efisien, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“APBD bukan sekadar daftar belanja pemerintah, tetapi harus menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung,” pungkasnya. (**)
